Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Hong Kong

Abstract

Saat ini Indonesia telah memiliki aturan hukum yang jelas tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang kemudian di konkritkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adanya aturan hukum yang bagus belum menjamin bahwa aturan tersebut akan berjalan dengan baik jika para-PMI sendiri kurang memahami aturan itu. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk memberikan akses informasi dan mengedukasi tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak PMI kepada para PMI yang ada di Hong Kong. Dampak yang diharapkan yakni para PMI di Hong Kong memiliki pengetahuan tentang macam-macam hak yang dimiliki beserta mekanisme pelaporan/pengaduan apabila pelanggaran hak itu terjadi, sehingga mereka dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman. PkM ini dilakukan dengan metode blended yakni secara luring yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pendampingan hukum dan secara daring yang dilakukan dengan membentuk Whatsapps group dan menyelenggarakan webinar berkala. Target yang diharapkan dari PkM ini yaitu para PMI memiliki pengetahuan tentang macam-macam hak yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengetahui peran KJRI Hong Kong dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI, serta Kebijakan Pemerintah Hong Kong tentang PMI. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu secara mandiri memperjuangkan hak-haknya ketika suatu saat mereka mengalami pelanggaran hak.